H. SOEDARYANTO *) |
PERJALANAN PANJANG GERAKAN 3 A ( AKINO, ABSANO DAN ADONO
) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENAMPAKKAN HASIL MEMUASKAN YANG CUKUP
MENDONGKRAK KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN DASAR KLASTER I PENANGGULANGAN KEMISKINAN. PADA AKHIR TAHUN 2011 SEBANYAK 8 ( DELAPAN )
KABUPATEN / KOTA TELAH MENYATAKAN DIRI BEBAS DARI BUTA AKSARA YAITU : KOTA
MATARAM, KABUPATEN SUMBAWA BARAT, KABUPATEN DOMPU, KOTA BIMA, KABUPATEN BIMA,
KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KABUPATEN SUMBAWA.
SEMENTARA ITU
SEBANYAK 945 ( 91,65 % ) DESA DAN KELURAHAN DI NUSA TENGGARA BARAT SUDAH BEBAS
DARI KEMATIAN IBU MELAHIRKAN. SELANJUTNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANGKA DROP
OUT SEKOLAH MENJADI 0,91 % UNTUK SD / MI DAN 0,98 % UNTUKSMP / MTS. ANGKA INI
MENUNJUKKAN BAHWA ANGKA DROP OUT MENUJU NOL TELAH TERCAPAI.
PENGUATAN KOMITMEN YANG MERUPAKAN KETERIKATAN SATU
SAMA LAIN DALAM MENDUKUNG GERAKAN 3-A INSYA ALLAH AKAN TERUS MEMBUAHKAN HASIL
YANG POSITIF DARI WAKTU KE WAKTU.
PEMERINTAH PUSAT TELAH MEWUJUDKAN KOMITMENNYA DENGAN
MEMBERIKAN 100 SEPEDA MOTOR UNTUK BIDAN DESA DI NTB AWAL PENCANANGAN PROGRAM
TAHUN 2009. PENAMBAHAN BIDAN PTT UNTUK PROVINSI KITA JUGA MENINGKAT SECARA
SIGNIFIKAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR, SEHINGGA PADA SAAT INI JUMLAH BIDAN TELAH
MENCAPAI: 956, MENINGKAT DARI JUMLAH 804 PADA TAHUN 2009. JAMINAN PERSALINAN
UNTUK PUSKESMAS DAN KELAS 3 RSU YANG DARI TAHUN 2009 DITERAPKAN DI NTB, TELAH
DIANGKAT MENJADI PROGRAM NASIONAL SEJAK TAHUN 2011.
DIBIDANG PENDIDIKAN, KEMENDIKNAS MENGALOKASIKAN
PENGANGGARAN PENUNTASAN BUTA AKSARA BERBEDA SECARA SIGNIFIKAN DIBANDING
PROVINSI LAIN DI INDONESIA.
PENINGKATAN KOMITMEN NASIONAL TERSEBUT JUGA
DILENGKAPI DENGAN PENINGKATAN KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI NTB ANTARA LAIN:
DITERBITKANNYA PERATURAN DAERAH NO: 7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN BALITA, BANTUAN SISWA MISKIN, PENUNTASAN
BUTA AKSARA DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, YANG SEBELUMNYA TAHUN 2003 TIDAK
DIANGGARKAN.
KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG
GERAKAN 3-A JUGA CUKUP MENINGKAT ANTARA LAIN: SHARING ANGGARAN BANTUAN SISWA
MISKIN, JAMKESMAS SEERTA PENAMBAHAN POSKESDES. PENUNTASAN BUTA AKSARA PUN
MENDAPAT PRIORITAS PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA YANG DITANDAI DENGAN
PENCANANGAN KEGIATAN SECARA LANGSUNG OLEH BUPATI/WALIKOTA.
KOMITMEN MASYARAKAT JUGA TIDAK KALAH PENTINGNYA
DALAM HAL INI DENGAN MENGAKSES BERBAGAI SUMBER BIAYA ANTARA LAIN DARI NGO
INTRNASIONAL, LSM, PNPM, BANTUAN DESA, ALOKASI DANA DESA, SERTA SWADAYA
MASYARAKAT TELAH MUNCUL DIBERBAGAI TEMPAT UPAYA NYATA MENDUKUNG GERAKAN 3-A.
MASYARAKAT TELAH MEMILIKI AMBULAN DESA DI BEBERAPA
TEMPAT, MAMPU MEMBERIKAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN BALITA,
MEMBUAT AWIG-AWIG DAN PERATURAN DESA DLL.
MODAL KOMITMEN SUDAH KUAT! MARI KITA SUKSESKAN TERUS
GERAKAN 3-A.
*) Kepala BPMPD Prov. NTB / Ketua G - 3 A Prov. NTB
*) Kepala BPMPD Prov. NTB / Ketua G - 3 A Prov. NTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar