Label

Senin, 13 Februari 2012

KILAS BALIK GERAKAN 3 - A


H. SOEDARYANTO *)
PERJALANAN PANJANG GERAKAN 3 A ( AKINO, ABSANO DAN ADONO ) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENAMPAKKAN HASIL MEMUASKAN YANG CUKUP MENDONGKRAK KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR KLASTER I PENANGGULANGAN KEMISKINAN. PADA AKHIR TAHUN 2011 SEBANYAK 8 ( DELAPAN ) KABUPATEN / KOTA TELAH MENYATAKAN DIRI BEBAS DARI BUTA AKSARA YAITU : KOTA MATARAM, KABUPATEN SUMBAWA BARAT, KABUPATEN DOMPU, KOTA BIMA, KABUPATEN BIMA, KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KABUPATEN SUMBAWA.
SEMENTARA  ITU SEBANYAK 945 ( 91,65 % ) DESA DAN KELURAHAN DI NUSA TENGGARA BARAT SUDAH BEBAS DARI KEMATIAN IBU MELAHIRKAN. SELANJUTNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANGKA DROP OUT SEKOLAH MENJADI 0,91 % UNTUK SD / MI DAN 0,98 % UNTUKSMP / MTS. ANGKA INI MENUNJUKKAN BAHWA ANGKA DROP OUT MENUJU NOL TELAH TERCAPAI.
PENGUATAN KOMITMEN YANG MERUPAKAN KETERIKATAN SATU SAMA LAIN DALAM MENDUKUNG GERAKAN 3-A INSYA ALLAH AKAN TERUS MEMBUAHKAN HASIL YANG POSITIF DARI WAKTU KE WAKTU.
PEMERINTAH PUSAT TELAH MEWUJUDKAN KOMITMENNYA DENGAN MEMBERIKAN 100 SEPEDA MOTOR UNTUK BIDAN DESA DI NTB AWAL PENCANANGAN PROGRAM TAHUN 2009. PENAMBAHAN BIDAN PTT UNTUK PROVINSI KITA JUGA MENINGKAT SECARA SIGNIFIKAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR, SEHINGGA PADA SAAT INI JUMLAH BIDAN TELAH MENCAPAI: 956, MENINGKAT DARI JUMLAH 804 PADA TAHUN 2009. JAMINAN PERSALINAN UNTUK PUSKESMAS DAN KELAS 3 RSU YANG DARI TAHUN 2009 DITERAPKAN DI NTB, TELAH DIANGKAT MENJADI PROGRAM NASIONAL SEJAK TAHUN 2011.
DIBIDANG PENDIDIKAN, KEMENDIKNAS MENGALOKASIKAN PENGANGGARAN PENUNTASAN BUTA AKSARA BERBEDA SECARA SIGNIFIKAN DIBANDING PROVINSI LAIN DI INDONESIA.
PENINGKATAN KOMITMEN NASIONAL TERSEBUT JUGA DILENGKAPI DENGAN PENINGKATAN KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI NTB ANTARA LAIN: DITERBITKANNYA PERATURAN DAERAH NO: 7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN BALITA, BANTUAN SISWA MISKIN, PENUNTASAN BUTA AKSARA DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, YANG SEBELUMNYA TAHUN 2003 TIDAK DIANGGARKAN.
KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG GERAKAN 3-A JUGA CUKUP MENINGKAT ANTARA LAIN: SHARING ANGGARAN BANTUAN SISWA MISKIN, JAMKESMAS SEERTA PENAMBAHAN POSKESDES. PENUNTASAN BUTA AKSARA PUN MENDAPAT PRIORITAS PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA YANG DITANDAI DENGAN PENCANANGAN KEGIATAN SECARA LANGSUNG OLEH BUPATI/WALIKOTA.
KOMITMEN MASYARAKAT JUGA TIDAK KALAH PENTINGNYA DALAM HAL INI DENGAN MENGAKSES BERBAGAI SUMBER BIAYA ANTARA LAIN DARI NGO INTRNASIONAL, LSM, PNPM, BANTUAN DESA, ALOKASI DANA DESA, SERTA SWADAYA MASYARAKAT TELAH MUNCUL DIBERBAGAI TEMPAT UPAYA NYATA MENDUKUNG GERAKAN 3-A.
MASYARAKAT TELAH MEMILIKI AMBULAN DESA DI BEBERAPA TEMPAT, MAMPU MEMBERIKAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN BALITA, MEMBUAT AWIG-AWIG DAN PERATURAN DESA DLL.
MODAL KOMITMEN SUDAH KUAT! MARI KITA SUKSESKAN TERUS GERAKAN 3-A.




*) Kepala BPMPD Prov. NTB / Ketua G - 3 A Prov. NTB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar