CATATAN TERBAIK PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT ( AMPL – BM ) DARI BUMI DANA MBOJO

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN ( AMPL )BELUM MENJADIKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH. KONSENTRASI PEMBANGUNAN CENDERUNG DIARAHKAN KEPADA PEMBANGUNAN INFRSTRUKTUR JALAN, JEMBATAN, GEDUNG SEKOLAH DAN LAIN SEBAGAINYA. DALAM PROSES PERJALANAN PEMBANGUNAN, DITEMUKAN ADANYA KETIMPANGAN, DIMANA PEMBANGUNAN AMPL TIDAK SEBANDING DENGAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN PENDUDUK. HAL INI MENIMBULKAN RENDAHNYA CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN. DISAMPING SUMBER DAYA AIR YANG PADA AWAL MULA MERUPAKAN BENDA SOSIAL / BENDA BEBAS BERKEMBANG MENJADI BENDA EKONOMIS.

Penghargaan Perintis Perda AMPL dari Ka. Bappenas

KONDISI INI MENJADI PERHATIAN YANG SERIUS BAGI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA ATAU SERING DIKENAL DENGAN “ DANA MBOJO “. PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MEMANDANG BAHWA PEMBANGUNAN AMPL ADALAH MERUPAKAN KUNCI BAGI UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT. BERBAGAI UPAYA DAN POLA PEMBANGUNAN AMPL TERUS DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AMPL KEPADA MASYARAKAT, NAMUN UPAYA INI KURANG MENDATANGKAN HASIL YANG OPTIMAL KARENA PEMBANGUNAN AMPL YANG DILAKSANAKAN BERSIFAT SEKTORAL DAN TIDAK ADA KEBERLANJUTAN.

SEJAK TAHUN 2006 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MENERAPKAN POLA PEMBANGUNAN AMPL YANG BERBASIS MASYARAKAT. POLA PEMBANGUNAN AMPL – BM LEBIH MENGEDAPANKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA AMPL. PEMBANGUNAN AMPL DIDASARKAN KEPADA KEBUTUHAN MASYARAKAT, MULAI DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN. POLA PEMBANGUNAN INI DIRASAKAN SANGAT EFEKTIF, HAL INI BISA DILIHAT DARI TINGKAT PERKEMBANGAN CAKUPAN LAYANAN AMPL KABUPATEN BIMA. PADA TAHUN 2008 CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN BIMA MENCAPAI 78,62 %  DAN PADA AKHIR TAHUN 2010 MENINGKAT MENJADI 80,28 %. SEDANGKAN CAKUPAN SANITASI PADA TAHUN 2008 HANYA MENCAPAI 70,03 % DAN PADA TAHUN 2010 MENCAPAI 81,55 %. PADA PERTENGAHAN TAHUN 2011 PEMERINTAH TELAH MENDEKLARASIKAN SEBANYAK 21 ( DUA PULUH SATU ) DESA DI KABUPATEN SEBAGAI DAERAH YANG BEBAS BUANG AIR SEMBARANGAN.

BERBAGAI KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DIDALAM PEMBANGUNAN AMPL YANG BERBASIS MASYARAKAT ( AMPL – BM ) TIDAK MENDORONG PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PUAS. PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MERASA PERLU ADANYA REGULASI YANG DAPAT MENJAMIN TERPADU DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN AMPL – BM. OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MELALUI KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT ( POKJA AMPL – BM ) MENGINISIASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG KHUSUS MENGATUR TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM. KEINGINAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MENDAPATKAN DUKUNGAN YANG BESAR DARI UNICEF.

KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS ( POKJA AMPL – BM ) SEBAGAI “ MOTOR PENGGERAK “ PEMBANGUNAN AMPL DI KABUPATEN BIMA  MENCOBA UNTUK MENGGALI BERBAGAI REFERENSI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM. POKJA AMPL – BM JUGA MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI ORGANISASI YANG MEMILIKI PENGALAMAN DENGAN AMPL – BM SEPERTI UNICEF, WASPOLA PUSAT, LEMBAGA PERGURUAN TINGGI DAN MEDIA MASSA. UPAYA INI DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGGALI GAGASAN YANG DIPERLUKAN BAGI KESEMPURNAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

Perumusan Perda AMPL Fasilitasi WAPOLA Pusat

DISAMPING ITU KERJASAMA JUGA DIBANGUN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KABUPATEN BIMA SEBAGAI SEBUAH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA. PROSES DISKUSI DAN DENGAR PENDAPAT DILAKUKAN INSTENSIF DENGAN PIHAK LEGISLATIF. HAL INI DILAKUKAN UNTUK MENYAMAKAN PRESEPSI PENTINGNYA SEBUAH PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM. MELALUI DISKUSI DAN DENGAR PENDAPAT, AKHIRNYA DPRD KABUPATEN BIMA PADA TANGGAL,…… 2011 DAPAT MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM.

PEMERINTAH PUSAT MEMBERIKAN APRESIASI YANG LUAR BIASA TERHADAP KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA KONFERENSI SANITASI DAN AIR MINUM TINGKAT NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL, 11 – 13 OKTOBER 2011 MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA BUPATI BIMA SEBAGAI PENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT ( AMPL – BM ).

BEBERAPA MANFAAT YANG DAPAT DIRASAKAN DENGAN ADANYA REGULASI PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN AMPL – BM ANTARA LAIN :

1.   PEMBANGUNAN SARANA AMPL – BM TIDAK LAGI BERSIFAT SEKTORAL, MELAINKAN BERSIFAT KOORDINATIF MELALUI WADAH KELOMPOK KERJA ( POKJA ) AMPL – BM.

2. TIMBULNYA KESADARAN KOLEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF SEHINGGA MENJADIKAN PEMBANGUNAN AMPL – BM SEBAGAI ISYU PRIORITAS UTAMA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH.

3.      PEMBANGUNAN AMPL – BM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP – PRINSIP PEMBANGUNAN AMPL – BM

4.   MASYARAKAT DAPAT LEBIH BERPERAN SECARA AKTIF DIDALAM PEMBANGUNAN SARANA AMPL – BM

5.  MATERI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DAPAT DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MUATAN LOKAL.

6. PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DAPAT MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN DIDALAM PEMBANGUNAN AMPL – BM.